Sebuah Catatan tentang Jabatan Fungsional di Era PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023

 1981x dilihat

Pendahuluan

Pada tanggal 1 Juli 2023 mulai diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Seluruh peraturan yang terkait dengan jabatan fungsional telah dicabut dan semua mengacu pada Permen PAN-RB tersebut. Namun demikian terkait dengan peraturan pelaksanaan Permen PAN-RB tentang Jabatan Fungsional tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini.

Menurut Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, bahwa pasca ditetapkannya Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, merupakan sebuah perubahan yang lebih baik bagi pejabat fungsional, bagi organisasi ketika pejabat fungsional tersebut memiliki kepastian karier dapat berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Sehingga jabatan fungsional itu bukan sebagai second class atau kasta kedua, tetapi sama posisinya yaitu sama-sama berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi.

Selanjutnya terkait dengan Permen PAN-RB ini, menurut Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, merupakan bagian dari program Transformasi Jabatan Fungsional. Hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana ASN adalah sebuah profesi, oleh sebab itu ASN harus diperkuat profesionalismenya, dengan mengarahkan ASN harus bisa menguasai satu bidang tertentu. Kemudian, adanya penyederhanaan birokrasi pemerintah serta pengalihan dari mandatory Presiden untuk mengalihkan eselon III dan eselon IV menjadi jabatan-jabatan fungsional. Selanjutnya  bahwa transformasi ini harus dilakukan karena lebih dari 50% bahkan hampir 60% ASN telah menduduki jabatan fungsional. Sehingga dituntut menjadi birokrasi yang agile dan dinamis. Hal ini sangat tergantung dari gerak lincah pejabat fungsional tersebut.

Jadi jabatan fungsional diharapkan menjadi lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat berkinerja lebih baik dan tidak terkendala dengan karirnya yang selama ini dalam memperoleh kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih tinggi berdasarkan angka kredit yang dinilaikan melalui Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dari butir-butir kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya.

Pejabat fungsional yang berkinerja tinggi tidak perlu khawatir lagi tidak dapat menyusun DUPAK karena kesibukan tugas pekerjaannya, karena dengan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini, pejabat fungsional tidak lagi menyusun DUPAK untuk memperoleh Angka Kredit, karena Angka Kreditnya akan ditentukan oleh hasil kerja yang direalisasikan dalam rencana kinerjanya yang telah didialogkan dengan atasannya sebagaimana rencana kinerja pimpinan yang telah diperjanjikan setiap tahunnya. Ini merupakan peluang yang terbuka untuk pengembangan karier dan berekspresinya para pejabat fungsional karena di situ ada predikat kinerja yang dikonversi menjadi Angka Kredit. Jadi individu yang berkinerjalah yang akan memperoleh Angka Kredit.

Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional

Ada 4 (empat) hal yang perlu dicatat dalam transformasi tata kelola jabatan fungsional, yaitu:

  1. Tugas dan ruang lingkup kegiatan;
  2. Pola karier Jabatan Fungsional;
  3. Simplikasi jabatan fungsional; dan
  4. Pengembangan kompetensi.

Keempat hal ini merupakan suatu tatanan perubahan yang sangat signifikan terhadap tata kelola jabatan fungsional, oleh karena cakupan dalam keempat hal tersebut merupakan sebuah tuntutan kebutuhan.

Pertama, dalam hal tugas dan ruang lingkup kegiatan diarahkan pada simplifikasi ruang lingkup tugas jabatan fungsional berbasis ekspektasi kinerja. Kedua, terkait dengan pola karier jabatan fungsional ditujukan untuk pengembangan karier jabatan fungsional pada talent mobility dalam pola karier horizontal, vertikal dan diagonal. Ketiga, simplifikasi jabatan fungsional terarah pada penyederhanaan jumlah jabatan fungsional berbasis pada rumpun/klasifikasi jabatan fungsional/urusan bidang pemerintahan. Keempat, pengembangan kompetensi untuk mendukung pada pemenuhan kompetensi minimal jabatan fungsional. Inilah inti dari transformasi dan tata kelola jabatan fungsional yang telah ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Permen PAN-RB ini merupakan perubahan yang sangat signifikan dari Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah peraturan teknis sebagai pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sedang dinantikan oleh semua pihak, baik dalam lingkup Kementerian/Lembaga maupun lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan Pokok Tata Kelola Jabatan Fungsional

Perubahan adalah konsep suatu hal yang diharapkan akan menjadi lebih baik, begitu pula perubahan dalam tata kelola jabatan fungsional. Perubahan pokok dalam tata kelola jabatan fungsional dapat kita lihat antara Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 dengan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023
Berbasis penyelarasan antara butir kegiatan dan SKPBerbasis ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja
Perpindahan dilakukan dalam satu rumpunPerpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility
Penetapan target angka kredit di awal tahun kinerja berbasis pada penyelarasan butir kegiatan dalam SKPTarget angka kredit tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun
Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAKTidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja
Kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrasi (JA)Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional
Instansi pembina memiliki 19 tugas yang utamanya yaitu: pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi dan koordinasiInstansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi

Inilah sebuah catatan, secara garis besar yang dapat memberikan gambaran kepada semua pemangku kepentingan dalam jabatan fungsional.

Penetapan Predikat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebuah catatan yang dikutip dari website Kementerian PAN-RB yang menuliskan bahwa penetapan predikat kinerja aparatur sipil negara (ASN) kini dilakukan dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja berdasarkan capaian kinerja organisasi tempatnya bekerja. Penegasan mengenai penilaian itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN. "Evaluasi kinerja Pegawai ASN dilakukan dengan menetapkan predikat kinerja Pegawai ASN berdasarkan predikat capaian kinerja organisasi,” tulis SE yang telah disosialisasikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian PAN-RB dalam program Bisa Tanya Kebijakan PANRB: "Sosialisasi Surat Edaran Menteri PANRB No. 03 Tahun 2023", yang tayang pada hari Selasa, 7 Februari 2023.

Ada tiga tahap untuk mengevaluasi kinerja pegawai. Pertama, adalah menetapkan capaian kinerja organisasi yang terdiri atas penetapan capaian kinerja periodik dan tahunan. Capaian kinerja organisasi ditetapkan dalam predikat Istimewa, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Capaian kinerja organisasi periodik ditetapkan berdasarkan capaian rencana aksi dan target periodik.

Predikat istimewa diberikan apabila rencana aksi yang dicapai oleh satuan organisasi melampaui target yang disepakati bersama pimpinan. Sedangkan yang paling rendah, yakni predikat Sangat Kurang, diberikan apabila sebagian besar rencana aksi belum menunjukkan progres. Sementara capaian kinerja tahunan pada satuan organisasi ditetapkan berdasarkan rating kinerja, yang terdiri dari komponen capaian perjanjian kinerja dan ekspektasi kinerja satuan organisasi. Capaian kinerja organisasi ditetapkan oleh pimpinan organisasi diatasnya, dan dapat mempertimbangkan rekomendasi dari satuan organisasi yang membidangi perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian, dan/atau pengawasan.

Tahap kedua adalah menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi akan menentukan pola distribusi kinerja pegawai yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya. Selanjutnya, tahap ketiga yakni menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi.

Pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja dan perilaku pegawai ke dalam predikat kinerja berdasarkan capaian organisasi. Bila pegawai yang dievaluasi adalah pimpinan organisasi, maka capaian kinerja satuan organisasi yang dipimpin ditetapkan sebagai rating hasil kerja pegawai yang bersangkutan. Predikat kinerja organisasi dan distribusi predikat kinerja pegawai ditetapkan dalam Format Penetapan Predikat Kinerja yang ditandatangani oleh pimpinan yang berwenang. Sebagai alat bantu perhitungan pola distribusi, dapat dipergunakan kalkulator distribusi predikat kinerja yang bisa diunduh.

“Kalkulator distribusi predikat kinerja pegawai beserta format penetapan predikat kinerja yang telah diisi oleh instansi pemerintah disampaikan kepada Menteri PAN-RB sebagai bahan evaluasi kebijakan dan Kepala BKN untuk membantu proses verifikasi administrasi pelayanan kepegawaian,” jelas surat yang ditandatangani oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas pada 31 Januari 2023 lalu.

Maksud dari penyusunan Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian serta melengkapi pengaturan mengenai evaluasi kinerja pegawai dengan tujuan menyediakan kebijakan yang bersifat transisi sebelum ditetapkannya ketentuan yang mengatur kinerja organisasi.  Untuk penjelasan lebih rinci dapat mengunduh Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai ASN.