Program Minyak Goreng Rakyat: Upaya Pemerintah Menjaga Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga Minyak Goreng

 540x dilihat

Komoditi Minyak Goreng sempat menjadi perbincangan hangat di dalam negeri pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Hal ini tidak terlepas dari adanya gejolak kenaikan harga yang terjadi di hampir seluruh penjuru negeri. Selain harga yang melonjak, terdapat persoalan pasokan yang juga berkurang secara tiba-tiba, sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Pemerintah pun tidak luput dari berbagai keluhan dari masyarakat yang meminta agar segera menormalisasi kondisi pasar penjualan minyak goreng.

Konon, kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng juga direspon oleh Pak Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet yang menugaskan Kementerian Perdagangan untuk melakukan upaya agar masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Secara sequence, telah terbit 14 Permendag untuk pengaturan minyak goreng dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2022 dan 6 Peraturan Menteri Perindustrian dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan.

Kebijakan pertama adalah Permendag nomor 1 tahun 2022 yang mengatur Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dengan skema penggantian BPDPKS, Permendag nomor 2 tahun 2022, Permendag nomor 3 tahun 2022, Permendag nomor 6 tahun 2022 dan seterusnya. Pada akhirnya Permendag yang masih berlaku saat ini adalah Permendag nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. 

Kebijakan di dalam Permendag nomor 49 tahun 2022 secara umum mengatur penyediaan Minyak Goreng Rakyat dengan skema Domestic Market Obligation (DMO) yang diikuti oleh Domestic Price Obligation (DPO).

Filosofi kebijakan DMO adalah diperuntukkan untuk produsen/eksporter yang akan melakukan ekspor komoditi CPO dan 12 kode HS turunan CPO, wajib mendistribusikan minyak goreng dalam bentuk curah atau kemasan dengan merek MINYAKITA di dalam negeri dengan jumlah 300.000 ton per bulan.

Banyak masyarakat dan media yang salah persepsi dengan mengatakan Minyak Goreng Rakyat adalah minyak goreng subsidi. Hal tersebut adalah tidak tepat karena Minyak Goreng Rakyat adalah hasil pengorbanan para Produsen/Eksporter minyak goreng untuk mendistribusikan minyak goreng di dalam  negeri dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.14.000 per liter atau Rp.15.500 per kg.

Pengorbanan produsen/eksporter diapresiasi oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi insentif Hak Ekspor (HE) apabila minyak goreng DMO telah sampai kepada Distributor Pertama (D1). Insentif Hak Ekspor dalam bentuk rasio pengali ekspor yang saat ini nilainya 1:6, yang dapat diartikan apabila produsen mendistribusikan Minyak Goreng Rakyat di dalam negeri dengan volume 1000 ton, maka HE-nya menjadi 6000 ton dan produsen/eksporter dapat mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat dokumen ekspor sebesar 6000 Ton.

Sejak dimulainya program minyak goreng DMO pada bulan Juni 2022, telah terjadi beberapa perubahan rasio faktor pengali yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, yang awalnya 1:5, berubah menjadi 1:7. Perubahan ketiga menjadi 1:9 turun menjadi 1:8, dan terakhir faktor pengali 1:6 mulai berlaku 1 Januari sampai dengan sekarang. Penetapan faktor pengali merupakan amanat dari Permendag nomor 50 tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL dan UCO yang dituangkan dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Pendistribusian minyak goreng di Indonesia sebagai negara kepulauan juga menjadi masalah, dengan bentangan dari Sabang sampai Merauke dan fakta lapangan lokasi produsen minyak goreng terbanyak di pulau Sumatera dan pulau Jawa. Kondisi ini menjadi faktor keengganan dari produsen/eksporter untuk mendistribusikan Minyak Goreng Rakyat DMO ke wilayah Indonesia Timur. Selain itu pendistribusian dalam bentuk minyak curah bukan hal yang mudah jika dibandingkan dengan mendistribusikan minyak goreng kemasan.

Menjawab problem klasik di atas, dalam mengoptimalkan untuk pendistribusian Minyak Goreng Rakyat di wilayah yang jauh dari pusat produksi, pemerintah menstimulasi dengan menambah insentif faktor pengali kemasan apabila produsen/eksporter mengemas Minyak Goreng Rakyat dengan merek MINYAKITA dan penambahan insentif faktor pengali regional jika mendistribusikan ke wilayah tertentu yang tercantum di dalam Kepmendag nomor 1530 tahun 2022 tentang Penetapan Faktor Pengali Kemasan  dan Faktor Pengali Regional dalam Rangka Pemenuhan DMO Minyak Goreng.

Saat ini insentif faktor pengali sebesar 1,5 untuk kemasan bantal (pillow pack) dan insentif faktor pengali kemasan sebesar 1,75 untuk kemasan standing pouch, botol dan jerigen. Sedangkan untuk faktor pengali regional sebesar 1,3 untuk wilayah Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Faktor pengali regional 1,5 untuk wilayah Kalimantan Utara, dan faktor pengali regional 1,65 untuk wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Dengan tambahan pengali kemasan dan regional, dengan hanya DMO 1000 ton minyak goreng, maka HE produsen/eksporter menjadi 17.325 ton apabila mengemas dengan kemasan botol dan kirim ke Papua.

Dari target DMO minyak goreng dari Juni 2022 sampai dengan Januari 2023 sebesar 300.000 ton, secara rata-rata per bulan tercapai 289.268 ton atau 96,4%. Sedangkan pada Februari, Menteri Perdagangan memerintahkan untuk menaikan target DMO minyak goreng menjadi 450.000 untuk menjaga pasokan menjelang puasa dan lebaran.

Sumber: Simirah Ver 2.0 diolah oleh Eggy P.R

MINYAKITA Incaran Emak-Emak

Kementerian Perdagangan yang membidani lahirnya merek minyak goreng MINYAKITA pada tahun 2009. Awal munculnya merek MINYAKITA adalah dari niat baik Pemerintah untuk menggantikan minyak goreng curah yang diindikasikan kurang higienis dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Selain itu kemasan juga dianggap lebih bisa menjaga pasokan dan stabilisasi harga karena bisa disimpan minimal 1 tahun.

Merek MINYAKITA bisa dipakai oleh produsen/pengemas minyak goreng apabila belum memiliki merek sendiri. Selama 14 tahun berjalan, meskipun diberikan fasilitas menggunakan merek MINYAKITA tidak banyak produsen/pengemas yang menggunakan merek tersebut. Saat itu hampir tidak pernah ditemukan minyak goreng MINYAKITA di pasaran.

Berbeda dengan kondisi sekarang, MINYAKITA menjadi incaran emak-emak, selain harganya murah, kualitasnya lebih bagus dibandingkan minyak goreng curah dan tentu saja higienis, karena sesuai dengan persyaratan izin edar dan SNI.

Kebijakan DMO minyak goreng yang pada awalnya hanya mewajibkan pendistribusian minyak goreng curah sesuai dengan Permendag nomor 33 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) yang berlaku mulai 1 Juni 2022.

Sumber gambar: Bisnis Tempo.co.

Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pendistribusian Minyak Goreng Rakyat, pada tanggal 6 Juli 2022, Menteri Perdagangan me-launching kembali Minyak Goreng Kemasan dengan merek MINYAKITA. Kebijakan minyak kemasan dipayungi dengan terbitnya Permendag nomor 41 tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR). Dalam perjalanannya mulai dari Juli 2022, produsen/eksporter diberikan pilihan untuk mendistribusikan minyak goreng DMO dalam bentuk curah ataupun kemasan merek MINYAKITA.

Realisasi DMO minyak goreng curah dari bulan Juni sampai dengan Desember 2022 mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan adanya kemasan MINYAKITA. Dimana minyak goreng curah paling tinggi didistribusikan pada bulan Juli 2022 dengan persentase 91% dan paling rendah pada bulan Desember 2022 dengan persentase 66%. Berbanding terbalik dengan kemasan MINYAKITA, yang di relaunching pada Juli 2022 mengalami kenaikan signifikan dengan volume bulan November 2022 sebagai puncaknya yang mencapai volume 134.614 ton atau 44% dibandingkan dengan minyak goreng curah.

Melihat animo masyarakat terhadap kemasan MINYAKITA dan untuk menjaga pasokan menjelang lebaran, pemerintah mengharapkan untuk produsen bisa meningkatkan DMO kemasan MINYAKITA sebesar 40% dari target 450 ribu ton. Dengan harapan emak-emak tidak kesulitan mendapatkan MINYAKITA pada saat puasa dan lebaran.

Realisasi DMO Minyak Goreng Rakyat pada bulan Februari adalah 361 ribu ton dibandingkan target 450 ribu ton dan pada bulan Maret realisasi juga mengalami penurunan dibandingkan pada bulan Februari 2023. Hanya emak-emak menjadi lebih lega karena terjadi kenaikan pasokan dalam bentuk kemasan MINYAKITA dari bulan Januari 2023 sampai dengan Maret 2023 yang naik menjadi 38%.

Kebijakan DMO disinyalir masih menjadi obat mujarab dan solusi terbaik untuk masyarakat dan produsen eksporter. Meskipun keseimbangan belum terjadi antara ketersediaan kemasan MINYAKITA dengan permintaan emak-emak, pemerintah juga perlu memikirkan dampak moncernya MINYAKITA terhadap keberadaan merek-merek premium yang permintaannya turun. Masih diperlukan evaluasi dan analisa terhadap kebijakan Pemerintah agar semua pihak merasa senang.