Potensi BRICS Dalam Pelemahan Dolar AS

 510x dilihat

Pada beberapa minggu terakhir kita disajikan penurunan dominasi Dolar Amerika Serikat (USD) sebagai denominasi utama cadangan devisa internasional. Hal tersebut terlihat dari pelemahan USD terhadap Rupiah saat ini. Menurut data Stephen Jen dan Joana Freira dari Eurizon SLJ Capital pemakaian USD sebagai alat cadangan devisa internasional turun 10 kali lipat lebih cepat pada tahun 2022 dibandingkan penurunan selama periode 2002 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021 penggunaan USD sebagai cadangan devisa global turun menjadi 55% dimana pada tahun 2001 sebesar 73%. Pada tahun 2022 penggunaan USD sebagai devisa global turun lagi menjadi 47%.

Adanya penurunan USD dalam penggunaan cadangan devisa salah satu penyebabnya adalah invasi Rusia ke Ukraina pada awal tahun 2022. Negara-negara Barat menerapkan sanksi ekonomi kepada Rusia dengan melakukan blokir SWIFT (Society for Worldwide International Financial Telecommunications). Akibat hal tersebut membuat negara-negara berkembang yang disebut Global South mencari alternatif selain USD sebagai cadangan devisa. Negara-negara berkembang mulai berpikir USD atau SWIFT yang mayoritas menggunakan USD akan menjadi alat politik untuk menekan banyak negara lewat pemblokiran transaksi.

Salah satu kelompok negara yang ingin mengurangi pemakaian USD (dedolarisasi) adalah BRICS. BRICS adalah akronim dari negara-negara Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan yang awalnya adalah  BRIC pada tahun 2001, akronim tersebut diciptakan oleh Jim O'Neill (ekonom Goldman Sachs) untuk Brasil, Rusia, India, dan China. Kemudian pada tahun 2010, Afrika Selatan ditambahkan menjadi BRICS. Goldman Sachs mengklaim bahwa ekonomi global akan didominasi oleh empat ekonomi BRIC pada tahun 2050. Alasan utama untuk klaim tersebut adalah bahwa China, India, Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan menempati peringkat di antara ekonomi pasar dengan pertumbuhan dan pertumbuhan tercepat di dunia. Keunggulan komparatif utama kelompok negara BRICS ini adalah mereka mempunyai tenaga kerja dengan upah yang rendah, demografi yang menguntungkan, dan sumber daya alam yang melimpah. Potensi yang dimiliki oleh BRICS secara gabungan, sejak berfungsi pada 2009, mencakup 43 persen penduduk dunia, 17 persen perdagangan dunia, memiliki produk domestik bruto (PDB) 24,44 triliun USD pada 2021, atau melebihi AS dan seperempat PDB dunia (Statista, 28/6/2021).

Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva belum lama ini  ini mengatakan tentang rencana mata uang yang digunakan bersama di BRICS untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD. Apabila mata uang BRICS terwujud maka akan berpotensi mengganggu dominasi USD dalam perdagangan melemahkan USD sebagai mata uang cadangan. Berdasarkan keterangan Wakil Ketua Duma Negara Rusia Babakov di India Times, BRICS akan menggunakan mata uang baru dengan komoditas lain, seperti emas dan logam tanah jarang (LTJ). Perkembangan upaya menciptakan mata uang baru tersebut, rencananya akan dipresentasikan pada KTT BRICS di Afrika Selatan pada Agustus 2023.

Menurut Kepala Ekonom BCA David Sumual (CNBC.com) rencana penggunaan mata uang BRICS memiliki kelemahan karena negara-negara didalamnya harus melakukan penyatuan atau integrasi kebijakan moneter, mereka juga harus melakukan integrasi kebijakan fiskal. Dengan penyatuan mata uang, suku bunga jadi seragam namun di sisi lain kebijakan fiskal dari masing-masing negara berbeda. Hal tersebut akan memicu krisis yang pernah terjadi di Eropa dimana beberapa negara yang mempunyai ekonomi lemah akan meminjam secara agresif ke negara yang lebih kuat karena biasanya suku bunga di negara kuat akan lebih rendah. Apabila terjadi krisis seperti 2008 negara-negara lemah yang meminjam dana yang besar akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman.

Oleh karena itu, menurut David sebaiknya untuk BRICS atau negara lainnya yang ingin mengurangi ketergantungan akan USD, bisa menggunakan instrumen transaksi mata uang lokal, biasa disebut sebagai local currency settlement (LCS) atau local currency transaction (LCT). Sebab, jika pengurangan dolar AS dengan membentuk mata uang baru, masing-masing negara bukan hanya harus mensinergikan kebijakan moneter, tapi juga kebijakan fiskal.

Di internal BRICS sendiri, menurut Sirajudin Hasbi (https://mapcorner.wg.ugm.ac.id, 2017), masih perlu ada penyamaan visi dan misi karena hubungan berdasarkan pragmatisme ini memiliki potensi yang besar untuk terpecah. Apalagi diperkirakan kalau BRICS Bank sebagai sarana untuk memperoleh kepentingan/keuntungan yang lebih besar bagi negara BRICS yang memiliki potensi besar. Bisa saja berkat adanya BRICS ini Cina bisa tumbuh besar tetapi Afrika Selatan tak terlalu menikmati manfaat.

Sustainabilitas BRICS juga akan diuji persoalan politik masing-masing negara. Selain karena perbedaan ideologi antar negara, juga karena Cina dan Rusia merupakan negara yang memiliki potensi instabilitas politik yang sangat tinggi. India yang mengalami kesenjangan ekonomi tinggi juga terancam pergerakan sosial sewaktu-waktu yang bisa mengguncang kestabilan politik nasional. Hal seperti yang dipaparkan inilah yang bisa menjadi tantangan bagi BRICS Bank, jika bisa menghadapinya jelas akan membuat BRICS semakin menancapkan hegemoninya dalam percaturan politik internasional.

Pada 2021, nilai produk domestik bruto (PDB) China mencapai 18 triliun USD. Adapun PDB India berkisar 3,1 triliun USD. Setelah pandemi Covid-19, pertumbuhan di Brasil, Afrika Selatan dan Rusia mengalami kemacetan. Gunther Maihold, analis keamanan di Jerman, menilai aliansi BRICS belum bisa dianggap sebagai pesaing Barat, melainkan forum bagi menguatnya kedaulatan dan otonomi di belahan bumi selatan. Dalam dunia bipolar antara China dan Rusia melawan AS dan Eropa, negara-negara seperti Afrika Selatan, India atau Brasil hanya ingin mengupayakan kondisi yang lebih baik. Indonesia memang merupakan kandidat yang paling potensial untuk diundang ke dalam BRICS, sebagai emerging market dan negara Muslim terbesar, dan hal ini diakui oleh China. Kekuatan BRICS terletak pada keberagaman dan keterwakilannya sehingga negara anggotanya berharap dapat memperdalam kerja sama dengan pasar negara berkembang dan negara lainnya, dan meningkatkan daya tarik BRICS (Global Times, 21/5/2022). Untuk itu, jelas dibutuhkan tawar-menawar, negosiasi, dan kompromi untuk mencegah adanya dominasi. Artinya, kalau Indonesia lengah, bukan hanya akan tersisih, tetapi bukan tidak mungkin justru negara-negara tetangga kita yang akan ”menyalip di tikungan” (Wirengjurit, 2022).