Kebijakan Transformasi Tata Kelola Jabatan Fungsional Bidang Perdagangan

 299x dilihat

Pada tanggal 6 Januari 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) menetapkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Menindaklanjuti perubahan ketentuan terkait jabatan fungsional ini, tim majalah KOMPETEN berkesempatan melakukan wawancara yang mengusung tema "Transformasi Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan” dengan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaaan Sumber Daya Manusia Aparatur (ASDEP P3) Kementerian PAN-RB, Aba Subagja, S.Sos., M.A.P., serta Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum.

Dengan terbitnya Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini, tentu akan mempengaruhi arah kebijakan yang mengatur terkait jabatan fungsional, menurut Pak Aba, penetapan Permen PAN-RB ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melakukan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka menindaklanjuti mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai satu profesi dan mandat dari Presiden Jokowi terkait penyederhanaan birokrasi sehingga organisasi pemerintah menjadi lebih agile dan dinamis. Hal ini tentu saja akan memperkuat posisi ASN yang saat ini sekitar 60% diduduki oleh pejabat fungsional, sehingga diharapkan para pemangku jabatan fungsional ini bisa berkinerja dengan lebih agile, fleksibel dan fokus berkontribusi terhadap capaian kinerja organisasi. Walaupun tujuan akhirnya adalah peningkatan kinerja organisasi, kebijakan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini juga membuka peluang untuk pengembangan karier dan berekspresinya para pejabat fungsional, karena predikat kinerja yang dikonversi menjadi angka kredit sebagai dasar untuk mendapatkan kenaikan pangkat/jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Sependapat dengan Pak Aba, menurut Pak Haryomo, arah pengembangan karier jabatan fungsional saat ini lebih mudah dan luas cakupannya dan merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan karier para pejabat fungsional, karena Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini menerapkan konteks talent mobility, dimana saat ini pejabat fungsional diberi kebebasan untuk menentukan pilihan pola karirnya, baik secara vertikal, horizontal dan diagonal. Pak Haryomo juga menyinggung terkait pengangkatan ke dalam jabatan fungsional (CPNS) melalui jalur pengangkatan pertama, yang saat ini lebih mudah dan fleksibel. Sehingga untuk diangkat dalam jabatan fungsional, dapat langsung dilakukan setelah diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau uji kompetensi lagi, dengan catatan pejabat tersebut setelah diangkat diberikan maksimal waktu 3 (tiga) tahun untuk dapat mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsionalnya. Kebijakan transformasi jabatan fungsional ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik, baik dari sisi pola karirnya, pengembangan kompetensi yang dimiliki, sampai kompensasi tunjangan jabatan yang bisa diterima.

Berkenaan dengan perubahan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang akan digantikan dengan ruang lingkup secara implementatif, Pak Aba menjelaskan bahwa butir-butir kegiatan yang dulu seolah-olah mengunci gerak langkah jabatan fungsional sehingga tugasnya telah terdefinisikan melalui butir-butir kegiatan, sementara tuntutan organisasinya sudah berbeda dan sekarang kompetensi ASN tidak dibatasi oleh satu kualifikasi walaupun sebenarnya juga menguasai kualifikasi lainnya, hal ini yang ingin diakomodir oleh Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggantikan butir-butir kegiatan jabatan fungsional menjadi ruang lingkup jabatan. Dari sisi kepastian karir, Pak Haryomo juga menyampaikan bahwa dengan ketentuan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, maka perhitungan angka kredit yang dulu menggunakan butir-butir kegiatan dikonversi menjadi angka kredit dari hasil penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini bisa mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022, dimana diawali dengan adanya dialog kerja antara atasan dengan bawahan sebagai dasar pembuatan kontrak kinerja untuk satu tahun ke depan, dan bukan hanya sekedar menilai tapi bagaimana meningkatkan kinerja dari bawahannya (pejabat fungsional) dimana hasil penilaian kinerja ini dikonversikan menjadi angka kredit sebagai dasar mendapatkan kenaikan pangkat atau jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Kepastian karier ini dibuat penjenjangan, dimana jabatan fungsional memiliki 2 kategori jenjang jabatan, dimana masing-masing kategori memiliki 4 (empat) jenjang jabatan, dan masing-masing jenjang jabatan harus ada level kompetensi dan tingkat kesulitannya. Level kompetensi ini harus berbeda diantara jenjang jabatan supaya para pemangku jabatan fungsional ini merasa bangga. Dalam hal penilaian kinerjanya ada tim penilai kinerja sebagai pengganti tim penilai angka kredit yang ada saat ini, yang bertugas untuk memagari agar atasan lebih objektif dalam melakukan penilaian sehingga tidak menilai berdasarkan asumsi dan persepsi saja namun sudah ada alat ukurnya. Diharapkan dengan penjenjangan ini maka para pejabat fungsional mendapatkan penugasan sesuai dengan jenjang jabatan pada level kompetensinya, disitulah fleksibilitas jabatan sebagai pilihan karirnya.

Penetapan Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 ini juga membawa perubahan pada 286 jabatan fungsional yang ada saat ini. Menurut Pak Aba, Instansi Pembina, dalam hal ini salah satunya adalah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan (Pusbin JF Perdagangan), perlu melakukan simplifikasi jabatan fungsional bidang perdagangan yang sudah ada saat ini. Dalam melakukan simplifikasi jabatan harus melihat ruang lingkup jabatan tersebut karena ada jabatan fungsional bisa disimplifikasi dan konsolidasikan, ada juga yang tidak. Langkah penting untuk melakukan simplifikasi dan konsolidasi adalah mulai dari pemetaan tugas dan fungsi, kemudian diturunkan ke jabatan fungsional, dimana untuk Kementerian Perdagangan terdapat 11 (sebelas) jabatan fungsional, selanjutnya dikelompokan ke dalam tugas, fungsi dan rumpun jabatan baru, kemudian diputuskan mana jabatan yang akan diintegrasikan dan dikonsolidasikan. Dalam mensimplifikasi jabatan fungsional yang ada, jangan sampai menghilangkan kewenangan, mengurangi tugas dan fungsi, dan melemahkan orang untuk berkinerja. Hal senada disampaikan juga oleh Pak Haryomo dimana dengan adanya simplifikasi jabatan fungsional ini, para pejabat fungsional dalam membuat kontrak kerja sudah tidak melebar kemana-mana, dimana ruang lingkup adalah pengganti dari butir-butir kegiatan bagi pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas setahun ke depan. Dengan mengurangi jumlah jabatan fungsional (simplifikasi jabatan), tidak untuk membatasi ruang lingkup pekerjaannya, namun ruang lingkup pekerjaan dapat menjadi lebih luas, sehingga para pejabat fungsional ini bisa mobile ke mana-mana, mengerjakan lingkup jabatan fungsional lain yang serumpun dengan jabatan fungsional yang diemban. Diharapkan dengan simplifikasi jabatan fungsional ini diharapkan dapat menguatkan, berdinamika, walaupun menjadi lebih sederhana namun pejabat fungsional dapat berkinerja lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Sedangkan bagi jabatan pelaksana, Pak Haryomo juga menjelaskan bahwa saat ini Permen PAN-RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Jabatan Pelaksana sudah dicabut dan diganti dengan Permen PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022, yang membagi jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan yaitu klerek, operator, dan teknisi. Dengan Permen PAN-RB Nomor 45 Tahun 2022 ini menunjukan bahwa jabatan pelaksana tetap ada untuk membantu tugas dan fungsi organisasi. Walaupun demikian, jabatan pelaksana tidak mempunyai pola karir, hanya jabatan fungsional yang menjamin adanya kepastian karir. Menanggapi hal ini, Pak Aba menjelaskan bahwa pola karir jabatan fungsional dapat melalui mekanisme promosi atau perpindahan dari jabatan lain, namun harus tetap memperhitungkan kinerja dan potensi serta kapasitas orang apakah mumpuni untuk dapat menduduki jabatan fungsional yang dituju atau tidak.

Menurut Pak Aba, karena mandat tugas dan fungsi jabatan fungsional itu dari instansi Pembina, maka instansi pembina berperan dalam menetapkan ruang lingkup jabatan fungsional, kemudian apa yang menjadi dasar untuk bisa menduduki jabatan fungsional tersebut, serta menentukan kualifikasi, kompetensi dan tugas pengalaman sesuai persyaratan. Fokus utama dari Instansi Pembina adalah kualitas jabatan fungsionalnya. Jadi kalau yang bersangkutan tidak kompeten di situ kalau perlu diberhentikan dan dipindahkan ke jabatan fungsional lain, supaya kinerja organisasi bisa berjalan dan tercapai dengan baik. Karena tujuan melakukan penataan jabatan fungsional adalah supaya kinerja para pemangku jabatan fungsional ini menjadi meningkat karirnya, dan pengembangan kompetensi yang bersangkutan, yang kemudian akan berdampak pada kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Haryomo, bahwa untuk dapat menduduki suatu jabatan fungsional perlu dilakukan uji kompetensi untuk melihat kompetensi pejabat fungsional tersebut sebelum menduduki suatu jenjang jabatan maupun ketika akan berpindah ke dalam jabatan fungsional lain. Mungkin ke depannya tidak menutup kemungkinan tidak diperlukan uji kompetensi lagi namun bisa dengan cara/metode lain untuk mengukur level kompetensi setiap pejabat fungsional. Namun saat ini, masih diperlukan uji kompetensi untuk mengukur level kompetensi dan sebagai dasar rekomendasi level kompetensi yang bersangkutan untuk dapat menduduki jabatan atau mendapatkan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi (pola karier).

Secara umum telah diketahui bahwa ASN itu ada dua kelompok yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), saat ini P3K tengah menjadi sorotan karena animonya peminatnya cukup banyak. Terkait hal tersebut Pak Aba menjelaskan bahwa per tanggal 28 November 2023 nanti tidak ada lagi status non-ASN (honorer), harapannya semua jadi ASN, status non-ASN yang masih ada saat ini wajib diisi oleh ASN bisa dari P3K, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini juga merupakan tugas dari Instansi Pembina untuk menentukan mekanisme dan persyaratan agar kompetensi dari pegawai yang akan menduduki jabatan fungsional dari jalur P3K agar mumpuni.

Sebagai penutup, Pak Haryomo juga menyampaikan bahwa di dalam undang- Undang Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai pengangkatan Jabatan Pratama Tinggi (JPT) yang harusnya sudah menggunakan talent pool, namun masih banyak Instansi yang masih menggunakan sistem bidding. Sistem bidding ini hanya untuk sementara apabila instansi belum membangun talent management/manajemen talenta. Diharapkan dengan talent pool kita akan mendapatkan orang orang yang terbaik sepanjang prosesnya obyektif dan tidak ada intervensi politik.